Komisi XI Setujui Anggaran Tahunan BI Tahun 2014

04-12-2013 / KOMISI XI

Setelah dibahas di Panja SDM dan Penerimaan ATBI Tahun 2014 dan Panja Logistik, Pendukung, dan lainnya ATBI 2014, akhirnya Komisi XI DPR menyetujui Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) untuk periode 2014. Hal itu menjadi kesimpulan Raker antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Agus Martowardojo beserta jajarannya, Selasa (3/12).

"Komisi XI menyetujui ATBI Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil panja-panja Komisi XI seperti yang dilaporkan. Saya rasa ini dapat disetujui ya?" tanya Ketua Komisi XI Olly Dondokambey, dan dijawab ‘setuju’ oleh Anggota Komisi XI yang hadir. Palu persetujuan pun diketuk oleh Olly.

Pada tahun 2014, anggaran penerimaan operasional dianggarkan sebesar Rp 12,6 triliun, atau turun sebesar 24,69 persen dibanding tahun 2013 yang mencapai Rp16,7 triliun. Sementara anggaran pengeluaran operasional naik menjadi Rp 4,8 triliun pada 2014, atau 23,55 persen dari Rp 3,8 triliun pada 2013.

Adapun rincian anggaran penerimaan operasional terdiri dari penerimaan hasil pengelolaan aset valas sebesar Rp 12 triliun, tagihan eks kredit likuiditas BI sebesar Rp 24 miliar, dan Rp 200 miliar dari penerimaan administrasi.

Sedangkan, rincian Anggaran Pengeluaran Logistik, Pendukung dan Lainnya yang disetujui, yakni Anggaran Pengeluaran Logistik sebesar Rp 668 miliar, Anggaran Pengeluaran Penyelenggaran Operasional Kegiatan Pendukung sebesar Rp 452 miliar, Anggaran Pengeluaran Program Sosial Bank Indonesia dan Pemberdayaan Sektor Riil sebesar Rp 154 miliar, dan Anggaran Pengeluaran Pajak dan Cadangan, dengan rincian Pajak sebesar Rp 591 miliar dan Cadangan Anggaran sebesar Rp140 miliar.

Komisi XI juga menyetujui biaya pengelolaan SDM untuk 1159 pegawai BI yang ditugaskan ke Otoritas Jasa Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp 737 miliar. Disetujui pula anggaran untuk rekruitmen 989 pegawai baru BI pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp198 miliar.

Selai itu, Komisi XI juga mengambil keputusan untuk menyetujui ATBI yang didalamnya harus menyiapkan keterkaitan indikator kinerja utama (IKU), pendanaan dan operasional beserta IKU dewan gubernur.

Olly menambahkan, dengan disahkannya ATBI periode 2014 tersebut, diharapkan akan memberi stimulus positif bagi kinerja BI dalam berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian melalui kebijakan moneter. (sf)/foto:odjie/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...